Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi percepatan perbaikan gizi nasional kini dihadapkan pada tantangan serius. Dalam sebulan terakhir, tercatat setidaknya enam insiden keracunan massal yang melanda berbagai daerah, memunculkan kekhawatiran publik dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan program.
Baca juga
Download SOP Dapur MBG Lengkap
Data menunjukkan bahwa insiden keracunan terjadi secara beruntun di berbagai sekolah dan daerah. Pada 23 Agustus 2025, 45 siswa di Sekolah Dasar Tegalrejo, Yogyakarta, dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi menu MBG. Kemudian, pada 28 Agustus, kasus serupa menimpa 38 siswa di Karawang. Memasuki September, insiden kembali terjadi di Baubau (5 September, 21 korban), Bekasi (12 September, 55 korban), dan puncaknya di Kabupaten Banggai Kepulauan pada 17 September yang menyebabkan 157 siswa harus mendapatkan perawatan medis.
Tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana
Menanggapi rentetan insiden ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak menampik kekhawatiran publik. Ia bahkan secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya “sport jantung tiap hari” menghadapi masalah keracunan yang terus berulang. Menurutnya, mayoritas kasus keracunan terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang baru beroperasi.
Prof. Dadan menjelaskan bahwa sebuah dapur MBG membutuhkan waktu tiga bulan untuk dapat beroperasi dengan stabil dan higienis. Selama masa transisi tersebut, masih banyak ditemukan kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku yang tidak berkualitas hingga proses pengolahan yang kurang higienis.
Ia mencontohkan kasus di Banggai Kepulauan yang diduga kuat akibat kelalaian dalam pengawasan pasokan bahan baku. Di Baubau, kasus keracunan terjadi pada SPPG yang sudah beroperasi lama namun baru saja mengganti pemasoknya dengan pihak lokal yang belum teruji kemampuannya melayani skala besar. Dadan menegaskan bahwa target BGN adalah mencapai “zero incident,” dan semua kasus keracunan ini menjadi catatan serius untuk perbaikan.
Langkah Pencegahan dan Perbaikan ke Depan
Sebagai respons cepat, BGN telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara operasional SPPG yang terbukti bermasalah sambil menunggu perbaikan yang signifikan. Verifikasi terhadap seluruh mitra pemasok bahan baku pun diperketat.
Ke depannya, BGN akan memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, antara lain:
- Pelatihan dan Sertifikasi Higienisitas: Setiap operator dapur MBG dan staf yang terlibat akan diwajibkan mengikuti pelatihan intensif dan mendapatkan sertifikasi khusus tentang standar higienisitas dan keamanan pangan.
- Inspeksi Mendadak: Tim pengawas dari BGN dan Dinas Kesehatan akan rutin melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG untuk memastikan SOP diterapkan secara konsisten.
- Sistem Verifikasi Pemasok: BGN akan membangun sistem verifikasi baru untuk para pemasok bahan baku, termasuk uji laboratorium terhadap kualitas dan kandungan gizi bahan mentah sebelum didistribusikan ke dapur.
- Edukasi Masyarakat: BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, tentang pentingnya melaporkan masalah atau keluhan terkait program MBG agar dapat segera ditindaklanjuti.
Misi Mulia yang Tergantung pada Keamanan Pangan
Rentetan insiden keracunan ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa program MBG, meskipun memiliki tujuan mulia, tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen kuat terhadap keamanan dan kualitas pangan. Tanggapan cepat dari BGN dan langkah-langkah pencegahan yang sedang digulirkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah ini.
Keberhasilan program yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa melalui gizi yang baik ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu memastikan setiap porsi makanan yang sampai ke tangan anak-anak benar-benar sehat, aman, dan bergizi. Tanpa jaminan keamanan pangan, kepercayaan publik akan sulit pulih, dan misi besar program ini berpotensi terancam.
