Dalam rentang waktu 15 hingga 19 September 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi pusat perhatian publik dengan beragam perkembangan, mulai dari realisasi di tingkat daerah, insiden keracunan yang memprihatinkan, hingga tanggapan resmi pemerintah terkait berbagai isu yang muncul. Dinamika ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan besar dalam implementasi program berskala nasional tersebut.
Baca juga :
MBG adalah : Investasi Gizi Untuk Masa Depan Indonesia Emas 2045
Polemik dan Tanggapan Resmi Pemerintah
Berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan MBG memicu reaksi dari berbagai pihak. Setelah rentetan insiden keracunan, wacana untuk mengubah skema program menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua kembali mengemuka. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengawal dan memperbaiki program MBG. Ia menjelaskan bahwa meskipun banyak masukan yang ditampung, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini menjalankan konsep yang dianggap terbaik oleh pemerintah, sambil tetap terbuka terhadap perbaikan.
Isu lain yang tak kalah ramai adalah tuduhan 5.000 titik dapur MBG yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, membantah tuduhan tersebut dan memberikan klarifikasi. Menurutnya, tuduhan itu muncul akibat perubahan mekanisme pendaftaran. Awalnya, pendaftar harus membangun dapur terlebih dahulu sebelum mendaftar. Namun, sistem diubah menjadi pendaftaran terlebih dahulu, dan pembangunan dapur dilakukan setelah disetujui. Akibatnya, banyak orang yang mendaftar untuk mendapatkan nomor ID dengan harapan bisa menjadi mitra, tetapi belum tentu membangun dapur. Nanik menegaskan bahwa hal ini berbeda dengan fiktif, karena uang baru akan dialokasikan setelah semua persyaratan terpenuhi dan diverifikasi secara ketat.
Perkembangan Program dan Tantangan di Daerah
Di tengah polemik, berbagai daerah melaporkan kemajuan dalam implementasi program. Hingga 19 September 2025, realisasi anggaran MBG di Bali telah mencapai Rp103,9 miliar sejak diluncurkan pada 6 Januari. Sementara itu, di Boyolali, sebanyak 31 dapur MBG sudah beroperasi dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan petani sebagai pemasok bahan baku. Namun, program ini tidak luput dari tantangan, termasuk insiden keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada 17 September, yang membuat 157 siswa harus dilarikan ke rumah sakit.
Tantangan lainnya juga datang dari sisi pengelolaan sampah. Di Bali, Dinas Lingkungan Hidup telah mengadakan pembinaan khusus untuk mengatasi permasalahan sampah yang timbul dari pelaksanaan MBG, menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik agar program ini tidak menimbulkan masalah lingkungan baru.
Dengan berbagai isu dan tantangan yang terus muncul, program MBG diharapkan dapat terus berbenah diri. Tanggapan dari Istana dan BGN menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya catatan dalam implementasi program dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang pekan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, baik pemerintah, pelaksana di lapangan, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memastikan program ini berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.