Judul: Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)
Penulis: Imam Al-Mawardi
Penerbit: Darul Falah
Berat: 0,6 Kg
Sampul: Hardcover
Jumlah Halaman: 472 halaman
Ukuran: 15 cm x 23 cm
Harga: Rp107700
Bagaimana konsep kenegaraan versi Islam, agama yang ditegaskan Allah Ta’ala sebagai rahmat untuk semua alam semesta, agama yang diturunkan sebagai pamungkas agama-agama samawi, dan akidah aplikatif yang menghasilkan nidzam (sistem) yang universal dan integral? Bagaimana ketangguhannya dalam menghadapi badai zaman dan pengaruhnya dalam pemerintahan dan rakyat yang menjadi obyek penerapannya? Apa rahasia ketangguhannya hingga sampai detik ini ia tegar dan tidak terusik, kendati musuh-musuh Islam telah merobohkan bangunannya (Daulah Utsmaniyah di Turki) melalui antek-anteknya pada tahun 1924? Apa kuncinya hingga orang-orang non-Muslim dulu justru merasa nyaman hidup di bawah naungannya? Bagaimana cara penerapannya hingga negara menjadi stabil, rakyat patuh kepadanya dan keadilan merata dirasakan semua pihak?
Jika Anda mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an, hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , dan hukum-hukum fiqh atau masalah-masalah yang disepakati para Khalifah Rasyidin, dan generasi sesudahnya, maka Anda lihat bahwa Syariat Islam ini sangat sarat dengan prinsip-prinsip sistem politik, sistem moneter, sistem pemerintahan, sistem peradilan, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan negara.
Bagaimana detail sistem politik, sistem moneter, sistem pemerintahan dan sistem peradilan versi Islam tersebut, maka buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah adalah jawabannya. Inilah buku politik pertama dalam Islam yang ditulis pakar tata negara Islam, hakim pada Negara Bani Abbasiyah, imam bagi para pengikut madzhab Imam Syafi’i pada zamannya, ahli fiqh, ahli ushul fiqh, pakar bahasa Arab, dan pakar tafsir, Imam Al-Mawardi Rahimahullah .
Seperti diakui Imam Al-Mawardi Rahimahullah dalam kata pengantar buku ini, bahwa ia menulis buku ini atas instruksi langsung dari khalifah ketika itu, karena saat itu belum ada pembukuan konsep kenegaraan Islam yang tercecer di banyak buku-buku fiqh.